KEMISKINAN DI INDONESIA

Suara orang miskin Ibu Monik mengaku selalu mencoblos Ibu Monik mengaku selalu mencoblos Dari total 35 juta penduduk miskin di Indonesia, menurut ahli statistik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Kresnayana Yahya, sektiar 70% mempunyai hak pilih. Itu merupakan perhitungan secara teoritis karena tak semua warga miskin bisa mewujudkan haknya, atau mungkin tidak bersedia. "Realitanya belum separuh yang mencoblos. Mereka tidak merasa akan ada perubahan," jelasnya. Dua warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, misalnya -Saprawi dan Siti- mengatakan mereka tidak selalu menggunakan hak politik dalam berbagai pemilihan. Adapun di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang ibu rumah tangga, Monik, menuturkan tidak absen dalam pemilihan. "Di sini kalau tidak mencoblos tidak bisa. RT dibagi kartu, masyarakat semua harus dapat. Tapi macam bantuan, nama kita tidak ada padahal petugas berulang-ulang datang," kata ibu dua anak ini. Patron-klien Orang miskin itu menjadi klien dari seorang patron. Dia bisa orang kaya, dia bekerja pada dia, petani buruh kepada dia. Nah, terkadang suara orang miskin itu ikut patronnya. Sirojuddin Arif Menurut peneliti lembaga penelitian SMERU, Sirojuddin Arif, suara orang miskin bisa disetir berdasarkan sistem patron-klien yang masih menjadi tradisi politik di Indonesia. "Orang miskin itu menjadi klien dari seorang patron. Dia bisa orang kaya, dia bekerja pada dia, petani buruh kepada dia. Nah, terkadang suara orang miskin itu ikut patronnya,” jelasnya. “Tetapi tidak menutup kemungkinan, saya rasa juga ada perubahan sekarang ini. Tidak selalu orang miskin seperti itu," kata Sirojuddin. Selain itu ada juga imbalan uang langsung yang bersifat sesaat, seperti yang dilakukan oleh Dedi, tukang ojek di Kupang, yang mengaku sering diminta partai politik untuk menggalang massa. Dia menuturkan pemberian uang dari calon tertentu merupakan rejeki tetapi dia menegaskan tidak berarti dia memilih calon yang memberikan uang. Dedi menuturkan pilihannya tergantung pada figur. Ketua DPRD Jawa Timur, Fathor Rashjid -yang sebagian besar konstituennya adalah Islam tradisionalis- mengaku peran wakil rakyat lebih kecil dibandingkan pemuka agama. Terutama dalam masa kampanye, orang miskin menjadi obyek politik dari berbagai pihak yang berkepentingan, kata Kepala Pusat Studi Perubahan Sosial, Universitas Nusa Cendana, Kupang Yanuarius Koli Bau. Jadi dalam menentukan nasib mereka, suara orang miskin sebenarnya tidak memiliki kekuatan atau tidak solid sebagai satu kepentingan politik. Angka Kemiskinan di Indonesia Masih Tinggi * * Jumat, 30/12/2011 - 09:39 JAKARTA, (PRLM).- Angka kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2011 dinilai beberapa kalangan masih tinggi walaupun pemerintah mengklaim sudah berhasil menekan angka kemiskinan. Menurut aktivis Dian Irawati masih diperlukan program tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan di tanah air. Dian Tri Irawati dari LSM Rujak Center for Urban Studies mengatakan, pemeritah memang sudah berupaya merealisasikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Ia mengingatkan jika pemerintah benar-benar berniat ingin terus menekan angka kemiskinan maka pemerintah jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat kurang mampu dalam menjalankan kehidupan seperti izin berdagang dan izin tempat tinggal. “Sebetulnya tanpa injeksi modal dari pemerintah pun mereka akan survive secara ekonomi, konsumsi juga ya ditingkatan lokal sehingga perputaran uang tetap terjaga, tapi itu tidak serta merta dimunculkan oleh program pemerintah, kalau saya tetap melihat apa yang sudah dilakukan memang baik tapi mungkin bagaimana menjaga agar kebijakan yang sudah baik, untuk mencoba memberdayakan rakyat miskin bisa mandiri dan akhirnya bisa lepas dari level kemiskinan,” ujar Dian. Dian Tri Irawati berpendapat, jika pemerintah serius menjalankan program yang sudah dicanangkan yaitu pro job, pro poor dan pro environment, pemerintah juga harus serius menjalankan upaya pemberantasan korupsi. “Kita tidak akan pernah selesai dalam urusan pengentasan kemiskinan, mau maju dalam pembangunan kalau isu korupsi belum selesai, minimal diminimalisir semuanya drastis menurun di 2012 baru saya bisa percaya bahwa tiga skema ini bisa berjalan, korupsi itu kan di segala lini, di semua program mungkin, itu masih akar masalah dan ‘PR’ (pekerjaan rumah) besar,” kata Dian. Sementara, menurut staf khusus bidang ekonomi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Lucky Korah, kementeriannya juga sangat aktif berupaya menekan kemiskinan di berbagai daerah. Ditambahkannya tahun depan kementeriannya akan fokus dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Ia menjelaskan, “Perlu pergerakan ekonomi yang mendorong ekonomi merakyat, dari 22 kegiatan MP3EI sebagian besar ada di kawasan timur Indonesia termasuk di Papua dan Maluku, pertambangan, energi, perikanan, pertanian, pangan termasuk dari bagian itu, kita harapkan dengan memacu daerah tertinggal, memanfaatkan kebijakan MP3EI maka pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran di kasawan tertinggal bisa otomatis turun.” Menurut catatan pemerintah, dari jumlah orang miskin sebelumnya yaitu sekitar 17,7 juta orang pemerintah menargetkan turun menjadi 16 juta orang hingga akhir tahun 2011. Pemerintah telah menargetkan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan tahun depan menjadi sekitar 14,4 juta orang miskin di Indonesia.