468x60 Ads

Masyarakat Dilanda Bencana Moral

Jakarta, Kompas - Proses kemerosotan moralitas masyarakat yang terjadi belakangan ini kian intensif. Masyarakat sudah dilanda sebuah bencana moral yang serius. Bencana ini ditandai dengan maraknya pornografi, perilaku korup dan manipulatif, serta pelanggaran berbagai nilai dan norma agama, adat, budaya, serta etika kemanusiaan. Keprihatinan ini diutarakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siroj, Sabtu (18/6) di Jakarta, saat membacakan ”Taushiyah untuk Bangsa” dalam pembukaan rangkaian peringatan hari lahir ke-85 NU. Kegiatan tersebut dihadiri mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan sejumlah tokoh lain. Menurut Said Aqil, kemerosotan moral menandakan telah mengendurnya kontrol sosial dan kian permisifnya masyarakat terhadap berbagai penyimpangan sosial. Pudarnya ikatan keluarga telah mengakibatkan semakin merenggangnya ikatan sosial. Ikatan sosial yang kian renggang memperlemah kontrol sosial sehingga berbagai pelanggaran tata nilai dan norma pun kian sulit diatasi. Terkait dengan hal ini, NU mengajak semua pihak untuk memperkuat kembali tatanan keluarga dengan mengacu pada ajaran agama, menumbuhkan kembali nilai kebersamaan dan kegotongroyongan, dan merevitalisasi sistem sosial yang lebih bersifat kolektivisme. Korupsi Selain itu, NU juga mengingatkan tentang persoalan korupsi yang kian melebar di negeri ini dan bahkan sudah menyentuh aparat penegak hukum. Masyarakat pun sudah sangat permisif dan kurang peduli terhadap persoalan korupsi. Karena itu, Said Aqil mengajak semua elemen bangsa untuk proaktif sesuai dengan kedudukan, kompetensi, dan kemampuan masing-masing untuk ikut dalam gerakan pemberantasan korupsi. Korupsi sangat membahayakan negeri ini. Sejarah mencatat banyak negara besar di dunia ini, seperti Kekaisaran Romawi dan Babilonia, hancur karena tidak mampu mengatasi wabah korupsi. Imperium Uni Soviet pun hancur dan bertahan hanya dalam kurun waktu 70 tahun, antara lain karena gagal memberantas wabah korupsi yang merasuki tokoh-tokoh pemerintahan dan birokrasi. Dalam rangka menyambut hari lahirnya, NU mengadakan beberapa kegiatan, seperti seminar yang mengangkat tema deradikalisasi, kembali ke pesantren, membangun politik masa depan, dan spirit kewirausahaan. NU juga akan menggelar pameran produk ekonomi kreativitas dan pergelaran budaya Islam Nusantara. Sebagai kegiatan penutup, NU akan menggelar rapat akbar yang direncanakan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Juli 2011. Penyebab korupsi Sementara itu, saat membuka Pameran Integritas (Integrity Fair) Komisi Pemberantasan Korupsi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, bangsa Indonesia kurang mempunyai integritas moral dan kejujuran. Hal ini merupakan salah satu faktor pemicu utama maraknya korupsi di negeri ini. Bibit mengatakan, kurangnya integritas merupakan faktor terkuat kedua penyebab korupsi setelah sistem politik uang yang masih marak terjadi di Indonesia. Kurangnya integritas moral dan kejujuran yang dimaksud salah satunya terlihat dari tidak adanya budaya malu karena melakukan tindak korupsi. ”Banyak pejabat yang mengaku tidak tahu telah melakukan tindak korupsi setelah tertangkap KPK. Alasan seperti ini kan tidak masuk akal,” tutur Bibit . Menurut dia, terdapat lima faktor penyebab korupsi di Indonesia yang perlu diatasi, yaitu sistem politik uang, integritas moral, kejujuran, remunerasi yang seimbang dengan kesejahteraan, dan budaya taat aturan. Politik uang Dari lima faktor tersebut, sistem politik uang yang banyak terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan faktor pemicu korupsi utama. ”Selama politik uang masih berlangsung, korupsi akan sangat sulit dicegah,” ucapnya. Bibit mengatakan, penanaman nilai-nilai moral dan kejujuran perlu dilakukan sejak usia dini. Budaya dan kearifan lokal yang banyak memuat nilai- nilai tersebut perlu digali kembali. Acara tersebut baru pertama kali diselenggarakan KPK. Tujuannya adalah mengampanyekan nilai-nilai integritas yang perlu ditumbuhkan untuk mencegah tindak korupsi pada masyarakat. Palembang merupakan kota pertama penyelenggaraan pameran diikuti dengan Bandung, Surabaya, dan Makassar. Pameran yang diikuti dinas-dinas dan perusahaan daerah di Kota Palembang itu berlangsung pada 17-19 Juni. Dalam pameran tersebut dibagikan pula buku dongeng dan komik untuk anak-anak yang memuat nilai-nilai positif untuk mencegah korupsi, seperti kejujuran dan keberanian. Dongeng-dongeng itu ditujukan untuk anak-anak yang berusia kurang dari 10 tahun dan para ibu. Dongeng kancil Petugas fungsional pencegahan KPK, Dony Mariantono, mengatakan, beberapa dongeng anak tradisional justru mengandung ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran. ”Salah satunya adalah Kancil Mencuri Mentimun. Dalam kisah ini Si Kancil jadi sosok pahlawan, padahal dia mencuri,” ujarnya. Terkait dengan hal itu, Wali Kota Palembang Eddy Santana berharap, pameran tersebut mampu meningkatkan partisipasi kritis masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Pengawasan ini terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan.

0 komentar:

Poskan Komentar

Translate